STRUKTUR POLITIK

STRUKTUR POLITIK

Politik adalah suatu proses dimana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan. Dengan demikian struktur politik meliputi baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik dapat merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kengkret) dan yang tak nampak secara jelas. Hal ini dapat terlihat dari contoh-contoh sebagai berikut:
a)faktor-faktor yang bersifan informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum.
b)Lembaga yang dapat di sebut sebagai mesin politik resmi atau formal, yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.
Kemudian untuk mempertjam daya analisa, ada baiknya di uraikan beberapa istilah pokok yang diutarakan oleh, misalnya Talcott Parson : pelaku (actor); G.A.Almond : peranan (roles) dan struktur, dalam pengertian yan tidak terpisahkan dari fungsinya; sedangkan David Easton lebih cenderung mewarnai seluruh uraiannya dengan proses atau interaksinya.
Ketiga sarjana di atas menekankan satu sisi yang menurut pengamatan mereka sangat mendasari pembahasan sistem politik. Bila penekanan pada 3 faktor tersebut di atas dipakai, diperkirakan ketiganya akan saling melengkapi.
Mesin Politik : Informal
Yang berada dalam wilayah (realm)tidak resmi atau kurang resmi dapat di buat model pemdekatan sebagai berikut:
a.Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi, pengelompokan demikian lebih bersifat mengupas soal kekuatan riil dan masyarakat sebagai apa yang oleh Hugh Seton Watson dinamakan Force Of Revolution. Tantangan yang dihadapi sistem politik Indonesia antara lain juga berhubungan belum perkembangan diversifikasi komoditi ekspor. Bila usaha ekstraktif eksploitasi kayu dan rempah-rempah tidak di hitung, maka hasil pertanian hanya berkisar 11,6% dari empat jenis kelompok komoditi dimana minyak bumi meliputi 68,9%. Hal itu akan nampak dalam peranan ekspor komoditi nonmigas yang makin lama makin meningkat. Persoalan yang cukup rumit menjadi masalah bagi sistem politik indonesia yang Berhubungan dengan peranan golongan tani ialah hal bahwa pulau jawa yang hanya meliputi 6% dari luas wilayah indonesia, dari kepadatan penduduk rata-rata 607 orang/km2 atau di diami oleh 81,8 juta dari 129,1 juta penduduk Indonesia. Ini berarti bahwa rata-rata petani hanya mengolah tanah 0,5 Ha. Dapat dimengerti mengapa dalam pelita misalnya, terdapat serangkaian program yang memprioritaskan sektor pertanian.
golongan buruh merupakan kelompok yang memperoleh kehidupan dari penyumbangan tenaga dalam proses produksi. Mereka rata-rata hidup di kota-kota atau sekitarnya, karena disanalah kebanyakan industri berdiri. Penduduk kota di Indonesia di perkirakan sebanyak 17%.
Golongan menengah merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kehidupan diluar pengolahan tanah dan “penjualan tenaga” secara langsung. Profesi mereka kebanyakan seperti dokter, advokat, pegawai negeri, pemilik modal atau usahawan.
Golongan intelegensia ialah kelompok yang berkat kelebihan pengetahuannya –dibandiangkan dengan rakyat kebanyakan-mempunya gagasan, idealisme dan konsepsi tentang masyarakat bagaimana sebaiknya diwujudkan. Intelegensia ini sangat sedikt jumlahnya,tetapi sangat potensial dan berperan.
Kriterium, golongan ini lebih bersifat berhubungan dengan soal kemampuannyadan sikap mentalnya yang menghendaki kemajuan berbagai bidang. Intelegensia dalam perwujudannya lebih lanjut dapat menyebar menjadi rupa-rupa pengelompokan formal seperti administrator,militer, anggota parpol, atau berdiri sendiri sebagai tokoh politik.
a.Pengelompokan masyarakat atas dasar perbedaancara gaya di satu pihak, dan dilain pihak pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Sehingga dapat di kategorikan sebagai kelompok asosiasi politik. Dapat di ambil model, golongan anggata sospol, administrator, militer,dll.
b.Pengelompokan masyarakat atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat, yang satu samalain mengemban fungsi dan peranan politik tertentu. Yang secara konvensional dikenal dalam setiap sistem politik. Dalam pengelompokan ini dapat disebut partai politik golongan kepentingan, golongan penekan, tokoh politik, dan media komunikasi politik.

Mesin Politik Resmi
Yang berada di wilayah resmi, dalam arti merupakan mesin politik formal, diuraikan sebagai berikut:
a.Teori Montesquieu menurut Immanuel Kant yaitu Trias Politika
Tentang kekuasaan pemerintah yang di pisah-pisah :
kekuasaan atau lembaga legislatif : pembuat undang-undang
eksekutif : pelaksana undang-undang
yudisial : pelaksana peradilan
banyak pula muncul berbagai pendapat tentang kekuasaan, pendapat vollenhoven, yang terkenal dengan catur prajannya. Tugas pemerintah (bewindvoeren), dibagi 4 fungsi yaitu, pemerintahan, kepolisian, peradilan, perundang-undangan.
b.Meminjam teori dikotiomi, hanya ada dua macam kekuasaan menetapkan kebijaksann (policy making) dan kekuasaan melaksakan kebijaksanaan (policy executing). Di lain pihak Almond melihat bahwa supra struktur politik mempunyai fungsi sebagai rule making, rule aplication, dan rulu adjudication.
Di negeri kita dalam sektor pemerintahan dewasa ini ditemukan struktur yang ekstra, seperti Dewan Nasional (Denas). Dewan Perancang Nasional (Depernas), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kopkamtib, Bakorstanas, Bakin, BPKP,dll.
Menurut klasifikasi, ada dua jenis sistem pemerintahan, yaitu:
(1)sistem pemerintahan parlementer (parliamentary executive / cabinet goverment system)
(2)sistem pemerintahan presidensial (non parliamentary / fixed executive).
Fungsi Politik
Fungsi politik adalah pemenuhan tugas dan tujuan struktur politik. Jadi, suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugasnya terlaksana dan tujuannya tercapai. Oleh karena itu, struktur politik di bedakan atas infrastruktur politik, yaitu struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat, sektor politik masyarakat, dan suprastruktur politik, yaitu struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan